JEPARA – Upaya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Perikanan Tangkap dan Gerai Perizinan yang Menjadi Kewenangan Provinsi, yang digelar di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari pendampingan dan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha serta kelompok nelayan, khususnya di sektor perikanan tangkap.

Sebanyak 40 perwakilan ketua kelompok nelayan hadir dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dan gerai perizinan juga melibatkan sejumlah instansi dan mitra terkait, yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Jepara, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Yayasan Rekam Jejak Nusantara Foundation, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

Selain mendapatkan informasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko pada sub sektor perikanan tangkap, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan perizinan secara langsung melalui Gerai Perizinan. Layanan tersebut mencakup pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 80 orang, penerbitan E-BKPNK bagi 17 orang, konsultasi SKKP bagi 10 orang, serta konsultasi E-Pass, Surat Ukur, dan Gross Akta bagi 10 orang.

Kehadiran gerai layanan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan informasi perizinan secara lebih langsung. Dengan layanan yang hadir di tengah masyarakat, proses konsultasi diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan kelompok nelayan memahami kebutuhan perizinan sesuai kegiatan usahanya.

Melalui kegiatan tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait terus mendorong pelayanan perizinan yang lebih mudah, dekat, informatif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan nelayan di sektor perikanan tangkap Kabupaten Jepara. (Humas DPMPTSP Jateng)*Ab